Pelaku yang berhasil diamankan petugas adalah MJ (18) warga Kampung Tempel, Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Kisaran Timur. MJ  yang bekerja sebagai buruh bangunan ini awalnya melawan, namun akhirnya harus pasrah di boyong petugas ke Mapolres Asahan.

"Tersangka MJ awalnya melawan saat mengetahui kedatangan petugas dia malah mencoba kabur. Dia terus melawan, sampai akhirnya berhasil berhasil ditangkap," jelas Kanit Resum Ipda Agus Setyawan SIk, dalam gelar perkara di Mapores Asahan, Kamis (16/10/2014).

Dari tangan pelaku polisi mengamankan tiga buah sepeda motor masing masing merk Yamaha Jupiter MX, Yahama Mio dan Kawasaki KLX yang diduga hasil kejahatan. Sementara sepeda motor Supra X saat ini masih dalam pencarian petugas. Pelaku tercatat sebagai pemain lama yang malang melintang dalam kejahatan curanmor di wilayah Kabupaten Asahan.

"Pelaku yang pernah masuk sel selama 2 hari dengan kasus pencurian sawit ini bisa dikatakan gembong, karena dari serangkaian kejadian dugaan pelakunya ya tersangka ini dan juga komplotannya.Untuk 2 rekan pelaku yang berhasil kabur akan kita kejar terus," imbuh Agus.

Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat Pasal 363 KUHP tentang tindak pidana pencurian, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.

Sementara guna mengantisipasi terus merebaknya tindak pidana curanmor, Agus kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Dalam setiap kali memarkir sepeda motor, pengawasan dan penggunaan kunci ganda diimbau agar selalu dilakukan.

"Sekarang yang jadi persoalan adalah malingnya banyak cara, jadi satu-satunya usaha meredam adalah kewaspadaan masyarakat. Kami tegaskan, masyarakat jangan sekali-kali lengah saat memarkir sepeda motor," pungkasnya.

Sementara MJ dihadapan Polisi langsung mengakui perbuatannya. Pelaku menolak dikatakan sebagai gembong, karena keterlibatannya hanya sebatas penjual kereta hasil curian.

"Aku baru sekali melakukannya bang. Keterlibatanku dalam sindikat ini hanya sebagai penjual kereta hasil curian, itupun atas suruhan rekan-rekanku," kilahnya saat ditanyai SUMUT24. (Her)

“Hanya saja, banyak pekerjaan rumah yang harus dikoreksi selama perioderisasi kepemimpinannya,”kata Ketua DPD IMM Sumut Husni Mustofa kepada SUMUT24, Kamis (16/10/2014) di Kisaran.

Dikatakan Husni, pernyataan yang dilontarkannya tersebut merupakan sikapnya terhadap kepemimpinan Taufan Gama yang masih banyak perlu pengkoreksian sehingga wajar dan pantas Taufan untuk membenahi pekerjaan yang belum tuntas dilakukannya.

"Silahkan maju kembali di Pilbub. Kita menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilanjutkan Drs Taufan Gama Simatupang dalam lima tahun kedepan, diantaranya sektor pendidikan, kesehatan, dan pengangguran," jelas Husni yang juga Ketua Lingkar Mahasiswa Asahan (LIMA) ini.

Majunya Taufan Gama dalam Pilbup mendatang kata Husni, tidak lepas untuk melanjutkan program kerja yang belum selesai. Diantaranya di sektor pendidikan dan kesehatan. "Dua sektor itu harus masih menjadi prioritas,”jelasnya.

Sektor pendidikan, Husni menyoroti harus adanya perubahan 

paradigma dari wajib belajar menjadi wajib sekolah. Dua kalimat tersebut memiliki dua pengertian yang berbeda.

"Saat ini harus diubah menjadi wajib sekolah. Sebab kalau wajib belajar belum tentu bersekolah. Tetapi kalau wajib sekolah sudah barangtentu akan belajar. Ini akan berkorelasi dengan fokus meningkatkan kualitas guru dan mutu lulusan," jelasnya.

Husni juga menyoroti penggunaan APBD Asahan yang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan , dirinya berharap peruntukan APBD tersebut harus benar-benar dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat di Asahan.

"Beliau berpeluang besar kembali untuk menyambung estafet orang nomor satu di Asahan ini, hanya saja kembali sebagai sosial society di tengah-tengah masyarakat kami berharap ada perubahan kinerja yang lebih baik kedepannya manakala beliau terpilih kembali,"pungkasnya. (Bens/Her)

Peristiwa ini terjadi, Sabtu (11/10/2014) lalu, di Kantor PSDA di Jl Mahoni Nomor 3, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat. Diduga pelakunya lebih dari satu orang.

Data dihimpun SUMUT24, Kamis (16/10/2014), kawanan maling yang diperkirakan lebih dari satu orang itu berhasil masuk ke dalam kantor PSDA, setelah terlebih dahulu merusak kaca jendela nako dan jerjak besi. Kemudian pelaku kembali merusak dua pintu di ruangan Bidang Pertambangan Umum dan Bagian Umum.

"Pelaku setelah berhasil masuk kedalam ruangan tersebut, langsung mengambil barang - barang elektronik berupa satu unit AC merk Anvante, tiga buah komputer masing - masing dua unit merk lenovo dan satu unit computer rakitan serta tiga buah UPS merk Icha, " beber pelapor saat membuat laporan di Mapolres Asahan.

Kapolres Asahan AKBP Yulmar Tri Himawan ketika dikonfirmasi melalui Kasubag Humas AKP R Berutu, Kamis (16/10/2014) diruang kerjanya mengatakan, benar pihaknya sudah menerima laporan terkait  dibobolnya kantor PSDA Asahan oleh orang tidak dikenal.

“Petugas akan melakukan penyelidikan dan meminta keterangan saksi-saksi untuk mengungkap pelaku pencurian tersebut.  Pihaknya belum bisa memastikan apakah pencurian tersebut ada keterlibatan orang dalam,”ujarnya singkat. (Her)

Kepala BKD Asahan Zainal Abidin kepada SUMUT24, Kamis (16/10) mengatakan, setiap tahun pihaknya mengajukan kuota formasi CPNS yang dibutuhkan di Asahan. Tapi untuk tahun 2014, kuota yang diajukan tidak terealisasi.

Untuk tahun 2015, pihaknya akan tetap mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan dan jumlah PNS yang ada di Asahan yang sudah pensiun.

“Kalau jumlahnya belum tahu. Prioritas kita formasi bidang pendidikan, Kesehatan dan teknis,” sebutnya saat ditemui di pelataran kantor BKD Asahan kompleks kantor Bupati setempat.

Dia mengaku, kabupaten Asahan siap dan mendukung jika pelaksanaan ujian rekrutmen CPNS dilakukan dengan Sistem Computer Assisted Test (CAT).

“Kalau di Asahan memang masih terdapat kekurangan untuk jumlah CPNS. Soal sistim, sudah bagus melalui CAT. Program menggunakan sistim CAT itu sangat bagus, dan sangat didukung, sebab dari anggaran pelaksanaannya sendiri bisa lebih ringan dan efisien,” katanya mengakhiri pembicaraannya. (Her)

“Sebagai bentuk kepedulian Bupati Asahan Drs H Taufan Gama Simatupang MAP terhadap PNS dan Non PNS, Pemkab Asahan sudah mendaftarkan mereke ke BPJS Ketenagakerjaan. Dan untuk iurannya per Oktober 2014 sudah kita selesaikan ke pihak BPJS Ketenagakerjaan,” kata Kadisnaker Asahan Jaya Prana Sembiring SH saat berbincang dengan SUMUT24 dikantornya, Rabu (15/10/2014).

Mantan Kadis Perhubungan ini menyampaikan,Bupati menyambut baik program BPJS Ketenagakerjaan yang pada intinya dapat melindungi PNS dan non PNS bekerja di Pemkab Asahan dalam hal kesehatan maupun kesejahteraan. Makanya, Bupati tidak mau ketinggalan dari daerah kabupaten/kota di Sumut lainnya, yang saat ini mulai mendaftarkan para PNS dan non PNS menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita termasuk Kabupaten nomor 3 di Indonesia setelah Simalungun dan Manado yang mendaftarkan para PNS dan non PNS menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pembayaran iuran bulananya sudah di anggarkan di APBD Asahan, Sehingga para peserta BPJS tidak perlu khawatir karena dananya sudah ditampung,”ujarnya.

Untuk pembayaran iuran Per Oktober 2014, kita sudah menyetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp76.167.907 untuk PNS, sedangkan untuk non PNS sebesar Rp26.814.028. "Dan pada tahun 2015, kita kembali menganggarkannya,”tambah Jaya Prana sembari mengatakan bahwa Bupati sangat tertarik dengan BPJS Ketenagakerjaan karena betul-betul memberikan perlindungan kepada para pesertanya.

Untuk itu diharapkan kepada aparatur pemerintah, baik PNS maupun non PNS untuk lebih meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran Drs H Taufan Gama Simatupang menjadi Bupati Asahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat, dan tentunya harus kita dukung kepemimpinannya.

“Perlu saya sampaikan, program ini memang program nasional tetapi Alhamdulillah, Pemkab Asahan menjadi nomor tiga di Indonesia setelah Simalungun dan Manado yang melaksanakan program BPJS bagi aparatur pemerintah dan diluncurkan di Indonesia,”pungkasnya. (Her)

Demikian disampaikan Ketua YKI Asahan Hj Winda Fitrika Taufan Gama melalui sekretarisnya Nurasyah Harahap dalam sosialisasi di Aula SMK N 2 Kisaran, Rabu (15/10/2014).

Acara yang juga dihadiri kepala sekolah SMKN 2 Kisaran Drs Harun Arsyid ini, dimaksudkan agar para siswa mengerti,  paham dan mampu memelihara kesehatan reproduksinya, mengingat besarnya persentase siswa yang  menjadi korban seks bebas, penyalahgunaan narkoba dan bahkan menderita penyakit dan HIV/AIDS karena ketidaktahuannya.

“Indikator-indikator untuk masalah kesehatan reproduksi dipresentasikan para siswa dihapkan menyerap informasi sebanyak-banyaknya mengenai masalah kesehatan reproduksi, selain penting diketahui oleh para pemberi pelayanan kesehatan, juga penting untuk para pendidikan dan penyelenggara program bagi remaja, agar dapat membantu menurunkan masalah kesehatan reproduksi remaja,” papar narasumber yang menjadi pembicara YKI dalam sosialisasi tersebut.

Terpisah,  kepala Sekolah SMk N 2 Kisaran Drs Harun Arsyid  kepada SUMUT24 menerangkan, sebelumnya para siswa telah diberikan pembelajaran tentang kesehatan reproduksi. Namun dengan adanya sosialisasi kembali dari YKI ini menambah wawasan dan pengetahuan siswa lebih jauh.

“Kegiatan sosialisasi ini disambut antusias oleh para siswa, kami berharap siswa lebih paham dan mengerti tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan semakin mensinergikan dengan program mata pelajaran yang dibeikan disekolah,” tuturnya. (Bens)

Pasalnya, program droping oleh Pertamina tersebut belum dilakukan secara merata. Sehingga tak seluruh masyarakat merasakan manfaat dari dilakukannya penambahan kuota tabung gas elpiji 3 kg.

Hal ini, ditengarai akibat tidak intensifnya pengawasan yang dilakukan oleh Korwil yang ditunjuk oleh Pertamina untuk melakukan monitoring. 

Hal ini terlihat saat SUMUT24, Selasa (14/10/2014) mengikuti Hj Ummi Hayati Panjaitan, Manager Agen Koperasi Penyaluran Minyak dan Gas (KOPPMIGAS) Asahan melakukan Investigasi di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Asahan.

Masyarakat sekitar menilai droping yang dilakukan Pertamina untuk mencukupi kuota penyaluran gas elpiji 3 Kg hanya sia-sia, bila penyaluran tersebut tanpa pengawasan atau tindakan kepada Agen dan pangkalan yang 'nakal'.

Salah satunya pangkalan milik Junaidi (45) warga Dusun VIII Pisang Binaya Desa Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam ini ketika disambangi mengaku sebagai pangkalan, Junaidi biasanya mendapat jatah melalui agen Cahaya Insani. Karena langka gas, Junaidi terpaksa menjemput tabung kepada Cahaya Insani ditengah jalan. Begitu pun, tabung yang didapat Junaidi tidak bisa dibagi kepada warganya karena tidak cukup.

 

"Kita harus jemput tabung kepada Cahaya Insani, bukan diantar pak, itu pun cuma seminggu 2 kali sebanyak 65 tabung. Kalau disini, 100 tabung perhari baru mencukupi pak,"jelas Junaidi berharap pemerintah harus tanggap dengan menambah DO secepatnya.

Waluyo (42) Kepala Dusun VIII Pisang Binaya ketika ikut mendampingi tim KOPPMIGAS berharap agar droping penambahan gas 3 Kg kepada agen ini bisa merata di Desanya yang berjumlah 170 KK tersebut.

"Katanya ada Droping bantuan penambahan tabung gas 3 Kg kepada Agen, kenapa tempat kami ini belum bisa mendapatkan tabung gas. Jangankan warga sekitar disini mendapat tabung, pak Junaidi itu saja selaku pangkalan tidak bisa mendapatkan tabung dari Agennya,"kesal Waluyo.

Hj Ummi Hayati Panjaitan ketika berbincang-bincang bersama SUMUT24 usai melakukan kegiatan investigasi guna melengkapi droping KOPPMIGAS agar bisa diterima secara merata ditengah masyarakat menuturkan, bukan di Kecamatan Teluk Dalam saja, kegiatan serupa juga sudah dilakukan di 14 titik pangkalan milik KOPPMIGAS.

"Kegiatan ini saya lakukan semata-mata bukan untuk mencari sensasi. Pertamina sudah membantu dengan droping tabung ke Agen agar dibagi kembali kepangkalan untuk diterima masyarakat dengan mudah dan harga yang murah. Sejak 5 tahun berdirinya KOPPMIGAS, sudah menerapkan kepada semua pangkalan saya, agar berlaku jujur dan adil. Bila tidak dilakukan, saya akan menutup pangkalan tersebut, dan melaporkannya ke pihak Pertamina,"ujarnya.

Masih menurut Hj Ummi Hayati lagi, kegiatan penyaluran gas elpiji 3 Kg agar  tepat sasaran sudah dilakukan di 14 titik pangkalan milik KOPPMIGAS sesuai peraturan yang berlaku di Pertamina.

"Kita sudah bagikan kepada masyarakat sesuai petunjuk Pertamina. Turunnya saya saat,  pembagian tabung agar tepat sasaran kepada warga, bukan kepada along-along untuk mencari keuntungan," cerita Ummi Hayati yang murah senyum ini. (Bens) 

Rapat yang dipimpin langsung Kapolres Asahan AKBP Yulmar Tri Himawan melalui Kasat Lantas AKP Afdhal Junaidi Sik, didampini Kaur Sim Bripka Toni Hasibuan, dan dihadiri  Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan), Jasa Raharja, Dinas PU, Tata Kota, Pendidikan, Perindustrian dan Perdagangan, UPT Samsat, dan PWI Kabupten Asahan. 

Kasat Lantas Polres Asahan AKP Afdhal Junaidi Sik dalam paparannya mengatakan, berdasarkan data angka laka lantas dan korban yang meninggal di kabupten Asahan mengalami penurunan. Pada 2012 ada 812 laka lantas dengan korban tewas 279 orang. Tahun 2013 menurun menjadi 545 dengan korban meninggal 195, dan periode Januari-September 2014 jumlah laka menjadi 285 dengan korban laka 104. 

Sedangkan data seluruh Indonesia untuk korban laka 2014 yang meninggal mencapai 25.157 orang, atau diperhitungkan rata-rata 2 sampai 3 jam satu orang yang meninggal. "Begitu banyak korban yang meninggal dengan sia-sia, sehingga harus ditanggulangi dengan cepat," jelas Afdhal.

Dikatakannya, laka lantas itu terjadi dikarekanakan perilaku dan pemakaian jalan dan kesadaran berlalaulintas masih relatif rendah. Ditambah lagi dengan tidak seimbangnya antara prasarana dan sarana dengan angkutan umum. Penggunaan jalan yang belum sesuai dengan fungsinya, dan jenis angkutan belum memenuhi standar keamanan tekhnik kendaraan.

"Global statu report on road safety 2013, lansiran dari badan Kesehatan Dunia (worl Helath Organination/WHO). Korban laka lantas sangat besar, Indoensia menduduki urutan lima dunia terbanyak korban yang tewas setlah China, India, Negeria, dan Brasil," Jelas Afdhal.

Oleh sebab itu, pada 2011 lalu, Majelis Umum PBB, mendeklarasikan program Dekade Of Action (DOA) for safety dengan tujuan mengurangi korban laka lantas 50 persen sampai 2020, dan menjadi 80 persen pada  2035, dengan menindak lanjuti dengan program Rencana Umum nasional Keselamatan (RUNK).

Afdhal juga menjelaskan, dalam menanamkan nilai disiplin lalu lintas kepada masyarakat tidak terlepas dari pilar keselamatan yang memuat manajemen, jalan, kendaraan, pengguna jalan keselamatan, dan respon pasca kecelakaan. Hal itu sesuai dengan penerapan undang-undang dan penerapan hukum demi kesadaran masyarakat.

"Dengan demikian, dalam menurunkan angka laka lantas, diharapkan seluruh elemen masyarakat mau bekerja sama dalam menurunkan laka lantas, dan safety riding. Serta menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan dalam berekendara,"pungkasnya. (Her)